Rokan Hilir.detakinformasi
net Selasa 09/09/2025.
Kemampuan Tim Anggran Pemerintah Daerah Pemkab Rohil ( TAPD Rohil) terakhir belakangan ini mulai mendapat sorotan publik,sebab, Keuangan Daerah akhir-akhir belakangan ini kian melemah.
Hal itu di buktikan dengan sederetan masalah Pemkab Rohil, hingga kini 09 September 2025,diduga kuat tak berujung pada jalan penyelesaian yang berkaitan dengan keuangan Daerah.
Data menunjukkan, hingga setengah tahun lebih, yang mendekati hampir 1 tahun, belum ada tanda-tanda Pemkab Rohil terlihat berhasil, baik dalam segi pembangunan infrastruktur fisiknya, di tahun 2025 ini, masalah tunda bayar kegiatan yang tak bisa di selesaikan, terlantarnya masalah gaji honorer, TPP yang terbengkalai, dan juga pembuangan secara masal terhadap sebagian besar pihak honorer pada tahun 2025 ini, hingga tingginya tingkatan angka pengangguran di Rokan Hilir terkesan tak bisa di hindarkan.
Dugaan sementara, kejadian tersebut di sebabkan bahwa Tim Anggran Pemerintah Daerah Pemkab Rokan Hilir diduga tak berfungsi secara maksimal, sehingga berdampak buruk terhadap masayarakat Rokan Hilir, terutama bagi masyarakat yang berkaitan dengan berjalannya roda Kepemerintahan Daerah ini.
Sebagaimana yang telah di ucapkan oleh para RT dan RW, mereka mengeluh, sebab gaji tak kunjung keluar, sementara tuntutan terhadap profesi kian membesar ” Ucap pihak yang diduga terlantar.
Menanggapi persoalan ini, publik telah berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak TAPD Rohil Baik Dari Kepala BPKAD, Hingga ke Sekda Rokan Hilir melalui via wattshapnya, akan tetapi yang bersangkutan tak menjawab, sementara Ketua Tim Anggran Pemerintah Daerah Nomor telpon yang diketahui publik, kini sangat sulit untuk terhubung.
Belum lagi di sisi lain, publik sangat menyayangkan terhadap sikap beberapa pejabat Rohil, yang telah di fasilitasi negara dalam kebutuhannya, namun hasil kerjanya tidak terlihat nyata, belum lagi dengan beberapa pejabat Pemkab rohil sejak di pimpin oleh H.Bistamam sebagai Bupati Rokan Hilir, banyak dari beberapa pejabatnya yang melemahkan tentang pelayanan mereka terhadap masyarakat apa lagi saat di konfirmasi publik, hal ini yang kerap kali terjadi, namun sangat di sayangkan, Bupati sebagai Pemimpin Daerah diduga lalai dalam tanggung jawabnya terkait persoalan tersebut.
Reporter: Handoko
Leave a Reply