Rokan Hilir, detakinformasi.net Senin (15/12/2025) —
Pemberitaan terkait dugaan ketidakmampuan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola lahan pertanian milik Pemerintah Daerah hingga kini masih menjadi sorotan publik.
Sorotan tersebut muncul lantaran sejumlah lahan kosong milik Pemkab Rokan Hilir yang berada di bawah pengelolaan DKPP diduga tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hingga saat ini, hamparan lahan tersebut terlihat terbengkalai tanpa kejelasan fungsi dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejak DKPP berdiri dan menjalankan fungsinya sebagai instansi strategis di sektor ketahanan pangan dan pertanian, publik menilai belum terlihat adanya kinerja nyata yang signifikan. Bahkan, keberadaan kantor dinas tersebut dinilai hanya sebatas menghabiskan anggaran negara tanpa diimbangi dengan output yang jelas dan terukur.
Berdasarkan pantauan di lapangan hingga Senin, 15 Desember 2025, lahan-lahan kosong milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih tampak tidak produktif. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat sektor pertanian seharusnya menjadi salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM INAKOR Provinsi Riau, Unandra M. Saleh, angkat bicara dan menyayangkan lemahnya pengelolaan aset daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
> “Kami menilai ini adalah bentuk kelalaian serius. Lahan milik pemerintah yang seharusnya dikelola secara produktif justru dibiarkan terbengkalai. Ini patut dipertanyakan, baik dari sisi perencanaan, pengelolaan, maupun pengawasan,” tegas Unandra.
Lebih lanjut, Unandra menyebutkan bahwa publik dan insan pers telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas DKPP Rokan Hilir guna memperoleh penjelasan resmi terkait persoalan tersebut.
Namun sangat disayangkan, upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Cici Mawardi, selaku Kepala Dinas DKPP Rohil, tidak mendapatkan respons sama sekali hingga berita ini diterbitkan.
> “Sikap diam pejabat publik terhadap konfirmasi yang disampaikan justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pengelolaan sektor pertanian di Rokan Hilir. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan,” tambahnya.
LSM INAKOR Provinsi Riau mendesak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DKPP, serta meminta aparat pengawas internal maupun eksternal untuk turun tangan guna memastikan aset daerah tidak terus menjadi lahan tidur tanpa manfaat.
Reporter: Handoko
Leave a Reply