Rokan Hilir. detakinformasi.net Kamis 08/01/2026
Sederetan persoalan yang terjadi di ruang lingkup Dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP Rokan Hilir)
Tampaknya menjadi pusat perhatian yang seriuss di kalangan publik.
Hal itu disebabkan, kebungkaman yang kerap kali di tampilkan oleh kepala Dinas DKPP Rohil, dan Juga Kabid PSP yang bersentuhan kuat dengan persoalan yang saat ini sedang di buru publik, terutama tentang peruntukan dalam anggaran yang telah di kelola oleh Dinas DKPP itu sendiri.
Untuk itu, menghadapi kebungkaman yang sengaja dilakukan oleh kepala Dinas DKPP beserta kabid Prasarana Dan Serana Pertanian (PSP) Ketua Inakor Riau Bakal menyurati Ombudsman RI perwakilan Riau terkait persoalan tersebut.
Dalam penyampaian Ketua DPW Inakor Riau, Unanndra M. Saleh menyebutkan bahwa ” Saya harus menyurati Ombudsman RI sebab kebungkaman Dinas DKPP Rokan Hilir terbilang tidak wajar, kuat dugaan kita, bahwa tindakan yang telah di tampilkan oleh Dinas DKPP Rokan Hilir sengaja melanggar nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ” Ucap unanndra.
Lanjut unanndra, untuk itu,” setelah surat kita layangkan ke Ombudsman, kita akan terus memburu hasil kinerja Dinas DKPP Rokan Hilir atas anggaran yang telah dikelolanya di tahun 2025 lalu” Pungkas Unanndra pada Kamis siang 08 Januari 2026
Sementara itu, terkait persoalan tersebut,publik kembali melakukan konfirmasi terhadap kepala Dinas DKPP Rokan Hilir Beserta kabid PSP, melalui via whatsappnya, akan tetapi, konfirmasi tersebut tak kunjung memiliki jawaban sama sekali.
Reporter: Handoko
Leave a Reply