Rokan Hilir.detakinformasi.net
Sulitnya Perekonomian Daerah Pemkab Rokan Hilir, hingga saat masih saja menjadi keluhan oleh sejumlah pihak, terlepas dari Kalangan Pegawai Negara Sipil (PNS) yang mana Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP) sampai sekarang ini 10 April 2025 diduga tak berujung pada penyelesaian, belum lagi, terhadap gaji honorer yang kabarnya sampai sekarang ikut terbengkalai.
Tak hanya sebatas itu, terkait dengan macetnya keuangan Daerah ini justru berdampak terhadap roda kepemerintahan desa, serta menjadikannya lumpuh total.
Seperti yang telah di keluhkan oleh sejumlah besar kepenghuluan di Rokan Hilir, yang mana pihak kepenghuluan mengaku, sulit untuk menjalankan roda kepemerintahan desa, sebab macetnya keuangan daerah.
” Iya, kesulitan bagi kami sebagai Pemerintah Desa adalah, tak mampu mencari pinjaman, untuk membayar gaji perangkat desa, hingga ke tingkat yang paling kecil sekalipun, seperti RT dan RW nya” Ucap Pemerintah Desa pada Kamis 10 April 2025.
sementara itu, Pemkab Rokan Hilir melalui BPKAD Rohil, sejak beberapa waktu lalu di konfirmasi publik melalui via Wattshapnya, terkait dengan macetnya perekonomian daerah, diduga kuat tak kunjung bersuara.
Untuk itu, hingga persoalan ini kembali di munculkan, belum ada kepastian dari pemerintah Daerah tentang mengatasi macetnya perekonomian daerah, serta menjadikannya lumpuh keseluruhan.
Reporter: Handoko
Leave a Reply