Rokan Hilir detakingormasi.net, Senin 06/10/2025.
Pilar Ke IV Demokrasi Pembangunan Nasional, hingga saat ini masih menyoroti kemampuan Pemerintah Daerah, dalam menjalankan roda kepemerintahan Daerah Pemkab Rokan Hilir, yang mana hingga kini, diduga kuat masih terbentur dalam persoalan serupa, dan belum mempunyai jalan keluarnya.
Hal itu di buktikan, dengan sederetan masalah Pemkab Rokan Hilir, yang sempat mengguncang Kepemerintahan Daerah, dan belum ada jalan keluarnya, baik dalam segi menyelesaikan masalah tunda bayar, lemahnya infrastruktur pembangunan fisik di tahun 2025 ini, meningkatnya angka pengangguran, yang di sebebkan banyaknya tenaga honorer yang telah di rumahkan, keluhan masalah Keuangan Daerah menjadi beban terbesar bagi masyarakat, belum lagi TPP Pegawai yang kembali terlantar.
Tak hanya persoalan tersebut, yang diduga mampu menggucang Kepemerintahan Daerah di tahun 2025 ini, pantauan publik di beberapa waktu lalu, juga terlihat puluhan bahkan ratusan warga, yang mana warga harus mengambil tindakan, untuk turun ke jalan, sebab kelangkaan BBM solar sulit untuk di dapatkan masyarakat nelayan, sehingga sempat terjadi aksi bakar ban bekas di depan gedung DPRD Rokan Hilir di beberapa waktu lalu.
Menanggapi persoalan Keuangan Daerah, publik kembali melakukan konfirmasi terhadap kepala BPKAD Rokan Hilir, akan tetapi, yang bersangkutan bungkam tanpa penjelasan.
Sementara itu, Fauzi Effrizal Sekda Rokan Hilir, saat di konfirmasi melalui via Whatsapp-nya pada senin 06 Oktober 2025 dirinya membenarkan, akan adanya kendala terhadap pembayaran TPP pegawai satu bulan, sebab Pemkab masih menunggu transfer dari Provinsi ke daerah, dan selanjutnya di selesaikan setelah APBD-P di tahun 2025 ini, untuk itu, di harapkan kepada yang bersangkutan untuk bisa bersabar menghadapi proses administrasi pemerintahan yang sedang berjalan” Ucap Fauzi Effrizal Sekda Rokan Hilir.
Reporter: Handoko
Leave a Reply