Rokan Hilir detakinformasi.net–(Kamis 05/03/2026) Buntut dari kebungkaman Kabid SMP Dinas Pendidikan Rokan Hilir, hingga kini masih terus diburu publik, hal itu disebabkan sikap bungkam yang kerap kali di tampilkan oleh oknum kepala bidang SMP di tubuh Dinas Pendidikan Rokan Hilir , terkait dengan pelaksanaan Bimtek pada tahun 2025 kemarin dinilai tidak wajar.
Untuk di ketahui, kebungkaman oknum Kabid dalam pelaksanaan bimtek tersebut tercium adanya indikasi kejanggalan dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan bimtek tersebut yang dikabarkan bernilai fantastik, dengan pelaksanaan diduga tidak sebanding.
Menanggapi persoalan itu, Ketua LSM INAKOR Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau, Unandra, menyatakan, Bahwa” dirinya akan membawa persoalan dugaan tidak responsifnya Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir ke Ombudsman Republik Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya mendorong transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Unandra, sikap diam atau tidak memberikan klarifikasi kepada publik terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan dinilai tidak mencerminkan semangat pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel. Ia menilai pejabat yang berada dalam jabatan publik memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk kepada insan pers.
“Kebungkaman Kabid SMP Dinas Pendidikan Rokan Hilir dianggap tidak berdasar. Sebab sebagai pelayanan publik, hendaknya pejabat terkait proaktif dalam melayani masyarakat, apalagi saat berhadapan dengan pihak publik seperti kuli tinta ini,” pungkas Unandra.
Ia menegaskan, laporan yang akan disampaikan ke Ombudsman RI bertujuan untuk meminta penilaian objektif terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Unandra berharap persoalan ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur pemerintahan agar lebih terbuka terhadap kritik dan pertanyaan dari masyarakat maupun media. Transparansi dan komunikasi yang baik dinilai menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan keterangan resmi terkait konfirmasi dan pertanyaan yang disampaikan oleh Rekanan Insan Pers ,Tutupnya.
Reporter: Handoko
Leave a Reply