Rokan Hilir, detakinformasi.net Jum’at 05/12/2025
Serapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 mulai menjadi sorotan publik. Hal ini mencuat setelah Kepala Dinas DKPP, Cici Mawardi, kembali tidak memberikan penjelasan saat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran tersebut.
Publik mempertanyakan tentang transparansi serapan anggaran yang telah digunakan DKPP sepanjang tahun 2025, terutama karena diduga tidak terlihat hasil kinerja yang sepadan dengan anggaran yang dihabiskan.
Sementara itu kejadian tersebut di perparah terhadap Upaya konfirmasi publik,yang dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas DKPP Rohil dan pesan tersebut telah bercontreng II yang menunjukkan bahwa pesan telah diterima,namun tidak mendapat jawaban.
Sikap bungkam ini kemudian mengundang anggapan negatif di tengah masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik di lingkungan DKPP Rohil.
Ketua INAKOR Riau menyebutkan bahwa”Ini adalah Bentuk Pelayanan Bobrok dan sudah terindikasi Mengangkangi Keterbukaan Informasi” Ucap Unandra.
Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau dari Lembaga Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR), Unandra M. Saleh, menyayangkan, tentang sikap pejabat publik yang dianggap tidak kooperatif terhadap permintaan klarifikasi.
> “Sikap pejabat publik yang alergi terhadap konfirmasi masyarakat, apalagi dari insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik, adalah bentuk pelayanan bobrok dan telah mengangkangi prinsip keterbukaan informasi publik,” ujar Unandra melalui pesan WhatsApp, Kamis (04/12/2025).
Unandra menegaskan, jika pejabat publik di Rokan Hilir bersikap demikian, maka hal tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat sesuai aturan dan etika pelayanan publik.
> “Jika seperti ini sikap pejabatnya, maka Rokan Hilir tidak layak disebut pemerintah yang pro-rakyat. Oknum pejabat pemda diduga telah menghilangkan jati dirinya sebagai pelayan masyarakat,”tegasnya.
Mendesak Bupati Rohil Lakukan Pembinaan
Lebih lanjut, Unandra menilai Bupati Rokan Hilir perlu turun tangan melakukan pembinaan terhadap para pejabat yang dinilai tertutup dan tidak responsif terhadap konfirmasi publik.
> “Bupati harus mengutamakan perbaikan pelayanan publik, khususnya dalam hal keterbukaan informasi. Pejabat wajib memberikan penjelasan, apalagi kepada insan pers yang menjalankan tugasnya,”pungkasnya.
Sementara itu, terkait persoalan tersebut, cici Mawardi sendiri, hingga saat ini belum juga memberikan jawaban sepatah pun terhadap konfirmasi tersebut.
Reporter: Handoko
Leave a Reply